Investigasi · IUU Fishing · Industri Tuna · Mongabay Indonesia · 2026

Palung gelap industri tuna Benoa

Di balik posisi Indonesia sebagai penghasil 13% tuna dunia, Pelabuhan Benoa menyimpan dugaan praktik penangkapan ilegal masif: kapal dengan izin kadaluarsa, dokumen palsu, modus mematikan AIS, hingga dugaan kerja paksa awak kapal.

409Kapal longline Indonesia terdaftar IOTC 2025
49Kapal dengan izin kadaluarsa — 32 di antaranya berbasis di Benoa
60×Fishing events KM Matsam 5 di zona IOTC tanpa izin sah (2024–2026)
13%Kontribusi Indonesia terhadap total tangkapan tuna global (KKP)

Kapal Teridentifikasi

Beroperasi tanpa legalitas memadai — bukti jejak digital GFW

Nama Kapal Pemilik Status IOTC Aktivitas GFW Temuan Kunci
KM Matsam 5 PT Buana Lingsar Samudera (BLS) Exp. Des 2023 60 fishing events (2024–2026) 6× tangkap ikan ZEE 2026; encounter alih muatan dengan kapal PT PSFI (2024)
KM Sanjaya 11 PT Sentral Benoa Utama (SBU) Delisted Jun 2007 621 aktivitas, 1.637 jam (2020–2026) Peserta FIP tapi delisted 18 tahun; gunakan driftnet (2018); mantan AKP buka modus dokumen "dipindah"
Bali Nusa-8 — Kadaluarsa Jejak aktif terdeteksi Teridentifikasi masih beroperasi via GFW
Bintang Bahagia Jaya — Kadaluarsa Jejak aktif terdeteksi Teridentifikasi masih beroperasi via GFW
Bina Hasil Jaya-16 — Kadaluarsa Jejak aktif terdeteksi Teridentifikasi masih beroperasi via GFW
Bintang Mutiara-V — Kadaluarsa Jejak aktif terdeteksi Teridentifikasi masih beroperasi via GFW

Sanjaya 11: peserta FIP (Fishery Improvement Project) — program perikanan berkelanjutan — namun IOTC-delisted sejak 2007.

Modus Operandi IUU Fishing

Cara kapal beroperasi tanpa izin sah

1
Izin kadaluarsa dibiarkan habis
Kapal tetap beroperasi meski IOTC-RAV kadaluarsa atau sudah delisted. Resolusi IOTC 19/04 menyebut kapal tanpa RAV aktif otomatis tidak memiliki otoritas hukum.
2
Dokumen "dipindah" antar kapal
Dokumen kapal yang masih berlaku dipindahkan ke kapal lain berkapasitas mirip. Mantan AKP Sanjaya 11 membuka praktik ini.
3
Matikan AIS di perbatasan ZEE
Kapal mematikan sinyal AIS/VMS sebelum masuk wilayah tangkapan ilegal untuk menghindari pelacakan. Lalu menyeberang ke ZEE negara target.
4
Alih muatan (transshipment) di laut
Tangkapan dipindah ke kapal lain di laut lepas — tidak perlu kembali ke pelabuhan sehingga menghindari pemeriksaan. GFW mendeteksi encounter Matsam 5 dengan kapal PT PSFI.
5
Ganti status kapal (tangkap → angkut)
Kapal penangkap diubah status jadi kapal pengangkut di atas kertas, namun GFW mendeteksi pola fishing events di lapangan.

Pasar Ekspor Tuna Bali

Kemana tuna Benoa pergi?

Amerika Serikat56,8%
Jepang18,4%
American Samoa7,9%
Thailand5,8%
Australia3,0%

Sumber: ICCTF, Analisis rantai pasok perikanan tuna Benoa

Produksi Tuna Bali

18.800 ton

Produksi tuna Bali per tahun (KKP) — peringkat 7 nasional

"Ini menunjukkan kegagalan sistemik pengawasan di laut Indonesia." — Wisnubroto, Universitas Atmajaya

Konflik Kepentingan Observer

KKP alihkan biaya observer ke perusahaan

🏛️
KKP (Agustus 2025): beban operasional observer dialihkan ke perusahaan
→
🏢
Perusahaan membiayai observer yang bertugas mengawasi mereka sendiri
→
⚠️
Observer: "Pencatatan disesuaikan dengan jumlah permintaan perusahaan"
Fakta lapangan (AKP, anonim): "Kalau muatan penuh, tidak semuanya dilaporkan." Keberadaan observer di atas kapal hanya formalitas — data tidak sesuai keadaan sebenarnya.
"Bagaimana transparansi bisa dijamin kalau yang membiayai operasional observer itu perusahaan yang diawasi?" — Fariz Rasyid, DFW Indonesia

Dugaan Kerja Paksa Awak Kapal

Laporan Greenpeace Asia Tenggara

25 awak kapal dari 17 kapal penangkap tuna di 4 pelabuhan diwawancara. Temuan:

⏰ Kerja 15–18 jam per hari tanpa hari libur yang memadai
🌊 10–18 bulan di laut tanpa singgah ke pelabuhan
💰 Sistem pengupahan tidak transparan dan jeratan utang perekrutan
📱 Penahanan dokumen identitas & pembatasan komunikasi
✊ Intimidasi dan kekerasan fisik (memenuhi indikator ILO)
🔗 Memasok 5 perusahaan pengolahan tuna yang ekspor ke Australia

KKP membantah laporan Greenpeace, menyebut tidak akurat dan berpotensi distorsi pasar ekspor.

Rekomendasi

🔄 Sinkronisasi Data
KKP perlu identifikasi kendala teknis dan beralih ke sistem digital terintegrasi antara data perizinan nasional dan registrasi RFMO/IOTC — termasuk automasi update real-time.
👁️ Observer Independen
DFW Indonesia: libatkan pihak ketiga independen untuk mengawasi kinerja observer — bukan perusahaan yang diawasi. Konflik kepentingan merusak efektivitas seluruh program FIP.
📡 Pengawasan AIS/VMS
IOJI: data AIS adalah bukti awal penting untuk memantau kapal di Samudra Hindia. Automasi deteksi kapal yang mematikan sinyal di perbatasan ZEE harus diprioritaskan.